BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui fokus strategis pada peningkatan cakupan kepesertaan, optimalisasi kualitas mutu layanan, serta menjaga keberlanjutan finansial program.
Langkah akselerasi ini dibahas secara komprehensif dalam kegiatan Media Gathering di Artotel Leguna Magelang, Rabu (10/06/2026), mengusung tema “Peningkatan Cakupan Kepesertaan, Kualitas Mutu Layanan, dan JKN yang Berkelanjutan” bersama jajaran jurnalis di Jawa Tengah & DIY.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Rahmad Asri Ritonga, menyampaikan bahwa pengelolaan jaminan kesehatan nasional di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta ditopang oleh ekosistem operasional yang besar dan terintegrasi secara solid di tingkat daerah.
“Untuk menghadirkan pelayanan yang prima dan responsif, Kedeputian Wilayah VI saat ini mengoordinasikan secara penuh 13 Kantor Cabang yang tersebar di 27 kota dan kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan DIY,” jelas Asri dalam pemaparannya.
Ia menyebut, tren pertumbuhan kepesertaan di Kedeputian Wilayah VI menunjukkan performa yang sangat impresif, di mana mayoritas penduduk telah terlindungi oleh payung hukum JKN.
Kendati demikian, BPJS Kesehatan mencatat tantangan krusial pada rasio keaktifan peserta mulai Cakupan Kepesertaan (UHC) telah berhasil mencapai angka 98,49% dari total proyeksi populasi, atau setara dengan perlindungan bagi 41.772.440 jiwa.
Selanjutnya Tingkat Keaktifan Peserta Berada pada angka 76,28%, atau merepresentasikan total 32.356.740 peserta dengan status kepesertaan aktif
“Meskipun agregat kepesertaan hampir mencapai target mutlak populasi (Universal Health Coverage), selisih angka keaktifan sebesar kurang lebih 22% menjadi prioritas utama penanganan”, ujarnya.
Sementara itu Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah VI, Henry Army Iriawan, menguraikan pilar Transformasi Mutu Layanan yang menjadi basis operasional terkini.
“Komitmen utama ditekankan pada penyederhanaan alur administrasi dan eliminasi praktik diskriminasi di lapangan”, ungkapnya.
Henry memaparkan bahwa dengan ribuan titik FKTP dan ratusan FKRTL yang beroperasi, BPJS Kesehatan menerapkan standarisasi layanan digital, pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal, serta sistem antrean online guna memotong waktu tunggu pasien.
Berbagai kanal tersebut memungkinkan peserta mengurus administrasi kepesertaan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Transformasi digital juga diperkuat melalui aplikasi Mobile JKN. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat memeriksa status kepesertaan, memperbarui data pribadi, mengambil antrean online di fasilitas kesehatan, hingga memanfaatkan layanan telehealth yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan mitra.
Selain meningkatkan akses layanan, BPJS Kesehatan juga terus mendorong upaya promotif dan preventif melalui program Skrining Riwayat Kesehatan. Program ini dirancang untuk membantu peserta mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami mengajak seluruh peserta JKN untuk memanfaatkan Skrining Riwayat Kesehatan secara rutin. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius dan membutuhkan biaya pengobatan yang lebih besar,” jelas Henry.
Sementara itu, bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini memungkinkan peserta melunasi tunggakan secara mencicil sesuai kemampuan finansial masing-masing.
“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Program REHAB hadir sebagai solusi agar peserta yang memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya secara bertahap dan kembali memperoleh perlindungan JKN secara optimal,” ujar Henry.
Melalui Media Gathering 2026 ini, BPJS Kedeputian Wilayah VI berharap kerja sama yang telah terjalin dengan media dapat semakin kuat. Dengan dukungan media, informasi mengenai Program JKN diharapkan dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan bermanfaat sehingga mendorong peningkatan literasi kesehatan masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan layanan JKN.
