Penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpeluang untuk mempermudah masyarakat mengakses sekaligus berbelanja kebutuhan pokok. Namun, kesiapan stok barang dan kelengkapan produk masih menjadi pekerjaan rumah bagi koperasi agar mampu melayani masyarakat secara optimal.
Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Iksan Maksum, mengatakan keberadaan KDKMP di tengah permukiman menjadi keunggulan tersendiri karena mudah dijangkau warga. Harga kebutuhan pokok yang relatif terjangkau juga menjadi daya tarik bagi masyarakat.
“Yang masih menjadi kendala itu stok dan kelengkapan barang. Kalau barangnya sudah komplet, insyaallah kita optimistis akan berjalan dengan baik,” ujarnya saat acara pemantauan operasional KDKMP, Oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, Minggu (18/10/2026).
Menurut Iksan, rencana penyaluran bansos melalui KDKMP akan menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas koperasi. Penerima bantuan nantinya berpotensi mengakses layanan di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
“Menurut saya malah lebih bagus lagi. Masyarakat bisa langsung, entah itu tarik tunai atau membelanjakan barangnya di sini. Lokasinya dekat dan waktunya lebih panjang dibandingkan kalau pelayanan dilakukan di desa,” jelasnya.
Meski demikian, keterbatasan jumlah pengurus perlu diantisipasi agar pelayanan tidak menumpuk. Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah pengaturan jadwal atau antrean penerima manfaat secara bertahap.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mengatakan skema penyaluran bansos melalui KDKMP masih dimatangkan. Pemerintah perlu menyinergikan mekanisme tersebut dengan bank penyalur, termasuk Himbara, serta PT Pos Indonesia.
“Skemanya memang direncanakan begitu. Semuanya akan ditransaksikan di KDKMP. Namun, mekanismenya harus dimatangkan supaya ketika operasional tidak ada kendala,” katanya.
Agus menambahkan, pemerintah mulai mengecek mekanisme transaksi bersama BNI serta menyiapkan pengujian di lapangan sebelum penerapan lebih luas.
Skema ini diharapkan mempermudah penerima manfaat sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Namun, kepastian waktu pelaksanaan masih menunggu kesiapan mekanisme dan koordinasi seluruh pihak terkait.
Sementara, Wakil Bupati Magelang, Sahid mengatakan skema atau regulasi penyaluran Bansos melalui KDKMP harus perlahan dan benar-benar matang. Namun ia yakin program pemerintah ini akan terlaksana.
“Pemerintah harus aktif mensosialisasikan program dari KDKMP ini. Dan tentunya kami sebagai Pemerintahan Kabupaten Magelang akan ikut mendampingi KDKMP karena tujuannya untuk keuntungan masyarakat,” katanya.
Sahid menyebutkan, KDKMP di Kabupaten Magelang yang telah dilaunching sebanyak 50 lokasi. Kendati demikian, masih belum berjalan secara optimal karena ketersediaan stok barangnya masih terbatas.
